HARI-HARI KORUPSI

Oleh : SYAFBRANI BIN ZAINOEDDIN
Seseorang yang (mungkin) pernah korupsi...

tulisan ini udah dibuat des taun lalu n baru sempat diposting dblog ini skrang, mav ya:)

Rabu, bertepatan dengan tanggal 9 Desember menjadi saksi bagi kita semua. Saksi selain tanggap tersebut dinobatkan sebagai Hari Anti Korupsi Dunia, di mana Indonesiapun turut andil dalam merayakannya. Juga pada hari itu terjadi aksi masa serentak di 33 Provinsi yang bertujuan sama, yakni gerakan Anti Korupsi. Hebatnya sebelum tanggal ini hadir, bermunculan rumor –atau dirumorkan- akan terjadinya peristiwa ‘dahsyat’ bahkan ada yang menyamakan dengan tragedi ’98. Intinya hari tersebut menjadi hari-hari yang ditunggukan.

Dari berbagai gerakan yang hadir baik sebelum maupun pada hari Hnya. Momentum peringatan ini tentu menjadi tanda tanya bagi kita terhadap dampak apa yang dihasilkan kemudian. Peringatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat tersebut apakah dijamin mampu menebas kasus koruptor yang menjadi berita langganan kita. Atau juga tidak menutup kemungkinan menjadi perilaku langganan kita? Hanya kita sendiri yang tau.
Kalau ditanyakan lagi, mengapa hanya kita sediri yang tahu? Jawabnya sederhana, karena kadang-kadang hukum kita terlalu sulit untuk diterjamahkan dalam usaha memvonis seseorang itu koruptor atau tidak. Buktinya sangat jelas dan banyak. Mulai dari Anggodogate atau Centurygate sampai kepada bentuk kasus serupa dengan Nek Minah dan kakao yang diambilya cukup menjadi bukti bagi kita. Sekali lagi, pada sisi-sisi tertentu hukum memang sulit untuk diterjemahkan.
Berawal dari ‘Budaya’ Kecil.
Kehidupan akan memberikan keterkaitan atar fenomena. Korupsi yang sebagian orang sudah dianggap sebagai budaya juga mempunyai kaitan erat dengan ‘budaya’ lain. Meski terlihat sederhana, tapi ‘budaya’ sederhana inilah cikal bakal dari ditilapnya uang rakyat sampai triliunan rupiah.

Apa ‘budaya’ sederhana itu? Misalnya dalam ranah pendidikan, adakah siswa yang tidak pernah menyontek ketika ujian dilaksanakan? Bahkan guru yang melarang mencontekpun pernah berbuat hal yang sama ketika masih menjadi siswa. Benarkan? Dari perilaku ini wajar kemudian jika muncul ‘uang terima kasih’ dalam ceremony pada semacam test yang berakhir pada penentuan kelulusan. Entah itu test masuk ini, test jadi itu ataupun kelulusan sebuah ‘proyek’. Pastinya ‘tanda terima kasih’ itu telah menjadi hal yang dianggap lumrah.


Di perguruan tinggi, dapat kita lihat dengan hadirnya oknum dosen yang lebih sering ‘keluar’ dengan melalaikan bahkan melupakan kewajibannya sebagai pendidik. Jadi wajar ketika mahasiswa menjadi dosen, dia akan mewariskan sifat yang ‘mendidik’ tersebut.

Diperkantoran juga bisa kita lihat melalui ketepatan keluar-masuk jam kantor bagi para pekerja yang ngantor. Datang telat, pulang cepat telah menjadi tren yang sepertinya tidak perlu dipermalukan lagi. Di rumah kita juga tanpa kita sadari sebuah kebiasaan tidak dikembalikannya uang kembalian ketika orang tua menyuruh anaknya untuk membeli sesuatu. Bisa jadi dari perbuatan ini memunculkan kebiasan baru ketika sang anak telah menjadi pejabat nanti. Maka wajar juga ketika kita mendengar banyak mantan anggota dewan yang sulit untuk mengembalikan mobil dinasnya. Toh dari kecil sudah dibiasakan.

Satu lagi yang sangat sering kita jumpai adalah masih mudahnya transaksi kwitansi kosong. Para penyedia kwitansi kosong inipun dengan suka rela memberikan ketika kita minta. Apakah ini sama dengan penipuan? Sekali lagi, hanya kita yang tahu. Dan banyak lagi perilaku-perilaku yang dianggap biasa namun tanpa sadar memberikan dampak buruk. Dampak yang sistemik dan berpengaruh sangat lama.

Sadarkah kita akan ‘budaya’ kecil itu? Terlalu naif ketika kita sok sibuk dengan teriakan ganyang mafia. Ikut demonstrasi besar-besaran, namun uang sewa mobil untuk demo hasil patungan bersama diselewengkan untuk membeli sebungkus rokok atau pulsa. Mungkin untuk pulsa, bolehlah. Katanya untuk sms mengkoordinir massa. Tapi tanpa sadar sempat juga digunakan sms-an yang tidak ada hubungannya dengan demo yang akan dilaksanakan. Kena jugakan? Ini contoh kecilnya. Lebih dari itu wallahu’alamlah.

Hari Anti Korupsi?
Sebenarnya tidak ada imej ‘wah’ pada kasus dana talangan century yang katanya merugikan negara lebih dari 6 triliun rupiah. Tidak perlu dipermasalahkan ketika mafia kasus alias markus berkeliaran dalam dunia hukum Indonesia. Tidak perlu kaget ketika ada wakil rakyat terlibat ‘proyek siluman’. Biasa aja! Mengapa dikatakan demikian tidak lain karena hal seperti ini muncul akibat dari perilaku salah yang dianggap sepele tadi.

Lembaga yang kompeten untuk memberantas korupsi memang diperlukan. Kalau tidak cukup hadirnya KPK, Polisi, dan Jaksa Agung, silahkan ditambah lagi.. Tapi ingat, itu saja tidak cukup untuk memberantas perilaku bejat ini ketika tidak dimulai dari perilaku yang sangat sederhana. Mulailah dalam kehidupan kita pribadi.

Jangan bergaya hebat menganalisa kasus anggota dewan tapi sambil menyantap makanan yang belum tentu kehalalannya. Jangan sok pintar berorasi tentang kasusnya koruptor, ketika waktu kuliah sang mahasiswa terbiasa menjadikan aktifitas mencontek dalam ujiannya.

Segala macam peraturan boleh saja diperbanyak dengan tujuan menjerat sang koruptor. Tapi itu tidak cukup ketika tidak ada niat dari hati untuk dilaksanakan dan komitmen dalam melaksanakannya ketika ancaman mulai menghadang. Jangan malah peraturan hanya dijadikan objek revisi yang juga berpeluang mendapatkan keuntungan. Setiap sidangkan memakan anggaran?

Kalaulah kita masih enggan untuk memberantas perilaku sehari kita yang salah itu. Jangan salahkanlah ketika menggeliatnya kasus korupsi disetiap lini kehidupan akan semakin kuat. Lagian –hanya sebuah guyonan, pikiran sesaat penulis atau mungkin benar?- Hari Anti Korupsikan hanya diperiganti 1 (satu hari), sementara setahun ada 365 hari. Secara matematis berarti ada 364 hari sisanya. Kalau 1 hari anti korupsi, berarti sisanya hari korupsi bukan? Jadilah Hari-Hari Korupsi?

Terakhir, sepakat atau tidak dengan apa yang penulis katakan itu. Pastinya akibat ‘budaya’ kecil tersebut wajar ketika para koruptor masih berkeliaran di bumi pertiwi ini. Bisa jadi kita juga merupakan bagian dari komplotannya. Kalau banyak pengamat mengatakan korupsi itu bak gunung es. Puncaknya triliunan, bawahnya termasuklah korupsi kecil-kecilan yang sering kita lakukan. Sadarkah kita?

Read More..

Target UN, Target Siapa?

Ditengah kehadiran bola liar pro dan kontra UN, ada baiknya kita membaca artikel yang ditulis Oleh: Syafbrani Bin Zainoeddin ini... 

Artikel ini pernah diterbitkan oleh Riau Pos edisi 3 Desember 2009 dan dterbitkan kembali oleh Lombok Pos edisi 8 Desember 2009..

Selamat membaca!

DI ERA persaingan yang semakin ketat dan hampir tidak mengenal batas antara negara telah menempatkan pendidikan sebagai suatu keperluan yang primer. Jika dulu, ada anggapan sekolah tak sekolah bukanlah sesuatu yang perlu diperbincangkan. Kini keadaan kontras berbalik. Pendidikan sudah menjadi keperluan utama. Para orang tua tak cukup hanya memasukkan anaknya ke sekolah saja, tapi perlu diberikan bekal lain berupa les dan pelajaran tambahan. Belum cukup, orang tua juga rela mengeluarkan uang lebih untuk mendatangkan seorang pengajar ke rumah. Alhasil, sang anakpun menjadi anak karir yang kesibukannya melebih jam kantor orang tuanya.

Melalui tulisan ini, penulis ingin mengatakan, bahwa peran guru sangat menentukan dalam kemajuan seorang individu, tatatanan sosial, sampai kepada untung ruginya persaingan sebuah bangsa. Karena memang merekalah yang mengajarkan kita membaca dan menulis. Nah, di balik apa yang kita yakini akan begitu pentingnya keberadaan sang guru, ada satu hal yang membuat penulis dan mungkin kita semua masih menyisakan tanda tanya, apakah peran guru yang begitu besar tersebut berbanding lurus dengan kepercayaan kita kepada mereka?

Belajar dari UN
Patut kita sadari, beragam fenomena di alam pendidikan akan selalu mempunyai kaitan dengan kondisi guru yang berada dalam komunitas pendidikan tersebut. Kondisi pendidikan yang masih beraroma sentralistik dan birokratis membuat posisi guru jauh dari fungsinya sebagai orang yang langsung bersentuhan dengan proses pembelajaran terhadap peserta didik.

Salah satu contoh nyata dan selalu mencuat adalah mengenai kasak kusuk ritual tahunan Ujian Nasional (UN). Terlepas berada di pihak mana kita sekarang, apakah yang pro putusan MA -meniadakan UN- atau yang ingin tetap mempertahankan UN ini.
Di sini penulis hanya ingin mengajak kita untuk memandang ke arah yang substantif, yakni evaluasi belajar. Ketika ada evaluasi belajar, katakanlah semacam UN, maka tidak ada satu daerahpun atau sekolah serta orang tua manapun yang tidak menumpukan harapannya kepada guru untuk lebih memberikan rumus-rumus ampuh agar kelulusan siswa seperti yang ditargetkan.

Benarkan? Lalu, siapakah yang membuat target-target tersebut? Para pemimpin daerah atau dinas pendidikan? Lebih dari itu, sebelum membuat target yang tinggi demi mengangkat citra daerah atau citra pribadi, haruslah mempertimbangkan suara-suara dari guru sebagai pertimbangan utama dan pertama. Karena gurulah yang mengetahui medan sekolah dan peserta didiknya.
Melihat perkembangan fakta yang terjadi selama ini, guru tidak lebih dari pekerja yang harus berpeluh keringat untuk mengejar target yang telah ditetapkan. Sementara guru sendiri merasa apa yang ditargetkan tersebut tidak sesuai dengan nurani dan kondisi yang ada.

Di sini perlu kecerdasan optimal dalam mendefiniskan antara pesimis dan sikap optimis yang over dosis. Jangan sampai menjadikan guru sebagai robot yang dipaksa untuk optimis tanpa melihat realitas yang ada, sehingga muncullah gerakan pandai-pandai. Pandai-pandailah, yang penting daerah dan sekolah siswanya banyak yang lulus, lebih dari 100 persen.


Kembalikan kepada Guru
Jika sedari dulu kita mengatakan, hanya di tangan gurulah nasib maju atau mundurnya pendidikan yang kemudian akan berujung pada maju atau mundurnya sebuah bangsa, maka sedari dululah seharusnya target-target pendidikan mengutamakan suara guru. Bukan sebaliknya.

Sekarang guru sudah mendapatkan payung hukum sebagai pendidik. Diantaranya sudah dan dalam proses mendapatkan sertifikat pendidik. Profesionalime guru dalam mengajar tentu menjadi sebuah tuntutan tugas sekaligus sebagai tanggung jawab moral yang harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan.
Sejalan dengan ini, kita sebagai mayararakat dan khususnya pengambil kebijakan sudah seharusnya memberikan kepercayaan kepada mereka untuk menjalankan tugasnya dengan maksimal dan sesuai dengan nuraninya sebagai seorang yang tidak sekadar mengajar, tetapi juga mendidik.

Memang tidak dapat dipungkiri, masih terdapat berbagai kasus yang menunjukkan adanya perangai tidak baik yang diperbuat oleh beberapa Oemar Bakri itu, sekaligus juga rendahnya mutu pendidikan akibat dari proses pembelajaran yang masih menganut tradisi mbah-mbah terdahulu.

Kekurangan ini yang kemudian menjadi imej negatif tidaklah membuat kita serta-merta untuk selalu menyalahkan mereka. Harus ada langkah yang tidak sekadar bijak, tapi bijak yang tidak membuat sang guru menjadi terinjak. Tidak perlulah penulis memberikan penjelasan step by step dari apa yang harus kita lakukan. Penulis sangat yakin kita semua sudah sangat bijak dalam mengambil keputusan dan menilai keputusan yang telah ditetapkan.

Harapannya, dengan gelora semangat otonomi sekolah dan sejalan dengan penerapan kurikulum yang menjadikan seorang guru untuk lebih kreatif dan independen dalam menetukan apa yang harus dilakukan dan target apa yang akan didapatkan.
Sudah seharusnyalah kewajiban tersebut mampu mereka tunaikan dengan semaksimal mungkin dan tentu hak merekapun harus diberikan dengan semaksimal mungkin. Tanpa harus kita kebiri haknya. Dengan memberikan kepercayaan yang seutuhnya kepada mereka yang telah berjasa mengantarkan kita seperti sekarang ini. Itulah salah satu sikap paripurna kita yang tidak mengkebiri haknya. Jadi, jangan ada keraguan, jangan ada paksaan, kita percayakan sajalah!

Read More..

Surat Untuk Sang Senat

Nih ada tulisan lagi....
masih ditulis oleh Syafbrani Bin Zainoeddin

selamat menikmati!

Sebelum curahan hati ini meluas menjadi beberapa paragraf, izinkan penulis menyampaikan tahniah dan salam salut untuk lima putra terbaik Universitas Riau (Unri) yang telah bertekad ingin memajukan almamater melalui keikutsertaannya dalam ajang Pemilihan Rektor (pilrek). Terlepas apa dan mengapa alasan dibaliknya keinginannya untuk berkompetisi. Ini telah memberikan sinyal-sinyal bagi kita ternyata Rektor itu perlu diperebutkan. Kalau diperebutkan, berarti ada asalan dibaliknya. Apa alasannya ya?

Yah setidaknya itu bisa kita lihat melalui perkembangan selama ini dan sampai hari ini. Menurut penulis, baik dosen, karyawan, maupun mahasiswa harus berusaha untuk mengetahui alasan-alasan dibalik munculnya kehadiran sang kandidat. Terlebih lagi bagi anggota senat (senator) yang merupakan orang-orang pilihan universitas yang akan menentukan pilihannya, dan yang terakhir inilah sebagai salah satu alasan mengapa tulisan yang penulis tulis bertajuk seperti di atas.

Bagi penulis masa untuk memperbincangkan para calon sudah memasuki fase finish. Sekarang yang harus dimatangkan adalah bagaimana keadaan sang pemilihnya. Inilah yang harus kita fokuskan. Bukankah hasil yang baik itu ditentukan oleh pemilih yang baik dengan cara yang baik?

Untuk itu, selanjutnya wabil khusus kepada para Senator Unri yang terhormat, tulisan ini bukanlah bentuk upaya penulis untuk mengatur atau sejenis intrik-intrik politik sebagaimana yang kita ketahui hal-hal semacam ini lazim terjadi pada peristiwa suksesi kepemimpinan, seperti pilkada ataupun pilpres dan pil-pillainnya. Ini tidak lebih dari upaya untuk saling mengingatkan, bukankah manusia yang baik itu adalah manusia yang mau menerima masukan bahkan tabah terhadap kritikan? Jika tidak, maka manusia tersebut sudah mengiring dirinya kepada jurang-jurang kesombongan.

Dunia akademik bukanlah dunia yang hanya ingin memenangkan pendapat pribadi atau kelompok, namun ianya akan lebih berarti jika dijalankan dengan akumulasi sekaligus sebagai refleksi dari berbagai pendapat, tanpa melihat latar belakang siapa, tetapi lebih pada substansi apa pendapatnya. Oleh karena itu, penulis berharap kepada anggota senat Unri agar lebih banyak melihat fenomena yang terjadi jelang pilrek yang tertunda –atau ditunda?- ini, kapan dan di manapun dengan lebih maksimal.

Setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar proses membuat pilihan benar-benar merupakan pilihan yang berbasiskan pola pikir ilmiah bukan kemudian menjadi ajang adu lobi yang alot baik itu antara calon dengan anggota senat maupun sesama anggota senat yang tentunya telah menjadi bagian dari tim pemenang atau tim sukses calon. Meski kita sadari politik merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari, apalagi ketika memasuki agenda pilih-mimilih ini, tetapi tentu yang ingin dikedepankan disini adalah kepentingan bersama, kepentingan Unri dengan segala isi yang berada di dalam dan sekitarnya, karena bagaimanapun Unri akan turut mewarnai keadaan di mana dia berada. Jauhkanlah kepentingan-kepentingan pragmatis dengan deal-deal yang tidak lebih hanya membuat senang segelintir orang.

Hemat penulis, hal-hal tersebut diantaranya, pertama, latar belakang dari masing-masing calon. Latar belakang ini bukan sekedar melihat pengalaman karir semata, tetapi lebih kepada kegigihan hidup. Pengalaman tidak serta merta menjamin seseoang untuk dapat mencapai apa yang diinginkan tetapi kegigihanlah yang menjadi pemicu utamanya. Selain itu, konsistensi dan berani dalam mengambil keputusan yang jelas dan tegas juga menjadi bagian terpenting dan mutlak diperlukan. Kita tentunya tidak ingin Unri bergerak tanpa arah meskipun tujuannya telah ditetapkan dan diekspose dalam visi yang dahsyat sekalipun.

Kita berharap kebanggaan dan kehebatan visi bukan hanya terjadi pada paparan-paparan yang ada tetapi juga mendatangkan kepuasan setelah sang perancang visi tersebut diberikan amanah. Jika di ibaratkan visi calon Unri sebagai ‘produk’, maka jika disesuaikan dengan teori kepuasan pelanggan (customer satisfaction) yang ditulis oleh Oliver yang menyatakan bahwa ada dua faktor atau variabel kognitif yang mempengaruhi kepuasan pelanggan tersebut, yaitu harapan pra pembelian (prepurchase expectations), variabel yang berupa keyakinan tentang kinerja yang diantisipasi dari suatu produk.

Variabel kedua adalah perbedaan antara harapan pra pembelian dan persepsi purna pembelian (post-purchase perception). Jadi, menurut pemahaman awam penulis, intinya tidak sekedar bicara, apa yang dikerjakan dari yang dibicarakan juga sangat memberikan arti (bermakna).

Kedua, keingingan Unri untuk bersaing dengan perguruan tinggi terkemuka bahkan dalam kancah dunia (World Class University) akan menjadi rumor belaka ketika para pemimpin tidak mampu menawarkan strategi-stragegi yang fundamental demi mengupgrade pola pikir dan budaya ilmiah. Atmosfir akademik akan terasa ketika Unri menjalankan fungsinya sebagai mana yang tercantum dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan kapasitas yang dapat diacungi jempol.

Tapi sejauh mana realisasi keseimbangan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut? Tak perlu terlalu repot untuk kita menjawab pertanyaannya karena semuanya secara kasat mata terlihat dengan kondisi pembelajaran di kampus yang masih bersuhu cukup, atau juga ‘dicukupkan?’ Entahlah, tapi semua ini jelas terlihat pada sebagaimana Publikasi Badan Kerjasama dan Pengembangan (BKP) Unri mengenai Indeks Kinerja Dosen di bidang Pengajaran (IKD-P) yang indeksnya hanya 40,89 pada tahun 2007 dan 47,00 untuk tahun 2008.

Untuk wilayah penelitian juga menyisakan hal yang serupa. Produktifitas penelitian yang belum terlalu memberikan kabar gembira bagi komunitasnya akan memberikan nuansa pesimis jika dikaitkan dengan hasrat untuk bersaing dalam kancah global. Meski tidak dipungkiri masih terdapat beberapa pendidik ataupun mahasiswa yang prestasinya mencuat dalam bidang yang tidak banyak digemari oleh mahasiswa ini tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita bangga. Yang masih terlelap tidur dengan kesibukan pribadinya jauh lebih banyak.

Sangat jelas, fakta ini lahir tidak lain karena budaya yang ada di Unri masih jauh dari nuansa ilmiahnya. Kita inginkan kemegahan Unri yang nampaknya semakin difantastiskan berbanding lurus dengan kemegahan-kemagahan publikasi ilmiah yang dihasilkan, terutama oleh pendidik-pendidik di Universitas yang sekarang sedang menyebutkan dirinya dengan UR (Universitas Riset?).

Ketiga, ini berkaitan langsung dengan sebuah sebutan kepada mereka yang akan membawa perubahan, yakni Mahasiswa. Jelas, Rektor yang terpilih nanti harus menempatkan mahasiswa bukan hanya sebagai patung-patung pembelajar semata. Tapi harus dijadikan sebagai makhluk hidup yang mampu membuat tatatan sosial menjadi lebih baik, mampu mengembangkan ilmu yang dimilikinya untuk melakukan perbaikan kultur buram yang ada dalam kehidupan. Bukan sebaliknya, menghasilkan intelektual-intelektual yang hanya menjadi perusak lingkungan, perusak kebudayaan, dan perusak ilmu-ilmu yang bercokol dibalik gelar sarjana yang dimiliki. Atau juga hanya malah sebagai penyumbang pengangguran intelektual bagi Republik Indonesia yang menurut Badan Pusat Statistik selalu meningkat sejak tahun 2003 itu?

Dalam Kepmendikbud NOMOR 155 /U/1998 Pasal 1 Poin 2 a dan b sangat jelas menyatakan salah satu fungsi pendidikan tinggi adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian; Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Jadi sudahkan amanah ini dijalankan oleh Universitas kebanggaan Riau yang baru merayakan ulang tahunnya ke 47 ini?
Para Senator Unri yang saya dibanggakan, kelima carek yaitu (sesuai nomor urut) Prof. Irwan Efendi, Prof. Johannas Oemar, Dr. Zulkarnaen, Prof Firdaus LN, dan Prof. Ashaluddin Jalil telah menunjukkan i’tikadnya baiknya untuk menjadi nakhoda pada pelayaran Perguruan Tinggi yang kita cintai ini. Tawaran-tawaran programpun sudah dapat diketahui. Kini tinggal bagaimana 60 lebih anggota senat Unri memberikan i’tikad baiknya dengan memilih berdasarkan beberapa pertimbangan diatas tadi.

Memilihlah bukan karena kedekatan atau hubungan kekerabatan karena Unri bukanlah sebuah keluarga besar orang-orang tertentu. Juga bukan karena kongkalikong politik, karena ini adalah lembaga akademis yang dihuni oleh orang-orang pintar dan cerdas yang dipintar dan dicerdaskan dalam lingkungan akademis, bukan dalam lingkungan partai politik. Penulis dan kita semua sangat yakin, jikalau proses pemilihan untuk posisi Unri-1 mampu dihidupkan dengan budaya akademik yang bukan sekedar berorientasi one man one vote, pastilah bisa menciptakan persaingan yang bersih, sehat, serta membawa dampak ‘kebersihan’ dan ‘kesehatan’ bagi Unri nantinya. Dan juga, dalam konteks mencapai ‘kelas dunia’, setidaknya yang siapa yang dipilih nanti adalah mereka yang mampu merubah rilis versi Webometrics yang menempatkan posisi Unri pada 5000 besar sekaligus ‘membanggakan’ itu drastis berubah ke posisi yang benar-benar membanggakan. Semoga!

Read More..

HIV/AIDS Di Bawah Naungan Kondomisasi

(Catatan bersempena Kongres AIDS ke-9 Se Asia Pasifik, Bali, 9-13 Agustus 2009)

OLEH; SYAFBRANI BIN ZAINOEDDIN
Pemerhati dan analis kehidupan

Istilah HIV/AIDS bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia, walau tidak mengetahui secara detail, anak kecil sekalipun sudah sangat familiar dengan istilah yang dianggap menakutkan ini. Pengalaman penulis di waktu kecil, ketika ada seorang menyebutkan ‘keyword’ itu, maka yang terbayang langsung adalah sebuah tempat kecil yang berhias nisan, yaitu kuburan.

Penulis yakin, meski tidak ‘seangker’ apa yang dipikirkan ketika kecil dahulu, tapi semua yang terpikirkan oleh manusia ketika berbicara tentang HIV/AIDS pasti akan mempunyai sinonim yang berakhir pada frase ‘kehancuran kehidupan.’ Bukannya tanpa alasan, paling tidak ada 3 hal yang menyebabkan analisa yang bersumber dari fakta sehari-hari kita ini muncul.

Pertama, perspektif psikologis. Walaupun penderita HIV tidak menampakkan perbedaan dengan orang sehat lainnya, terutama pada fase awal, namun secara psikologis menyebabkan sang penderita akan mengalami semangat hidup yang berkurang. Semangat ini bertambah parah ketika statusnya sudah menjadi pasien AIDS. Sepakat atau tidak, pastinya semua dapat kita lihat dengan semakin gencarnya program pendampingan yang dilakukan oleh berbagai lembaga bahkan dalam gerakan yang berskala internasional. selanjutnya slogan-slogan yang menunjukkan agar orang yang telah mengidap penyakit berbahaya ini tidak diabaikan juga tidak kalah gencarnyanya, katakan saja seperti ‘ODHA juga manusia,’ dan lain sebagainya.

Dari adanya program pendampingan dan slogan-slogan tersebut jelaslah menunjukkan indikasi bahwa Orang dengan HIV/AIDS atau yang disingkat dengan ODHA tersebut mengalami sedikit kelebihan (jika tidak mau disebut kekurangan) dibandingkan orang-orang lainnya. Pikiran sederhananya adalah tidak akan mungkin adanya sebuah program-program seperti itu jika kondisinya normal, iyakan?

Kedua, perspektif moralitas. Bukan bermaksud mengultimatum para ODHA adalah orang yang tidak bermoral, namun analisa ini hanya menunjukkan adanya faktor demoralisasi sebagai pintu masuknya. Kita sangat paham, virus yang menyebabkan kurangnya pertahanan sistem imun tubuh ini sangat bebas masuk melewati jalan yang diantaranya adalah hubungan seks bebas dan narkoba melalui pemakaian jarum suntiknya. Melihat dari perilaku tersebut (seks bebas dan narkoba), jelaslah menunjukkan ada hubungan yang relevan antara HIV/AIDS dengan faktor rendahnya moralitas.

Ketiga, melalui sudut pandang sosiologis. Sama halnya dengan yang pertama tadi, hal ini dapat dilihat juga dari sugesti agar ODHA tetap diperlakukan sebagaimana manusia yang lainnya. Sangat mudah ditebak, ajakan-ajakan ini muncul tidak lebih dari reaksi adanya komunitas yang masih melakukan tindakan ‘diskriminatif’ terhadap penderita ODHA. Jika tidak adanya gejala diskriminatif, tentu tidak akan mungkin munculnya usaha-usaha agar tidak diskrimanatif itu. Sebenarnya secara sosial juga wajar ketika adanya usaha menutup diri pada suatu komunitas terhadap mereka yang sudah terjebak virus jahat itu, apalagi jika diagnosa penyebabnya adalah akibat perbuatan amoral. Paling tidak sebagai penyadaran terhadap sang pelaku dan sekaligus pelajaran bagi masyarakat lainnya yang masih belum tergabung dalam kategori ODHA.

Jika dikategorikan lebih detail, analisa pertama dan ketiga tidak lebih hanya merupakan akibat, sementara itu melalui sudut pandang moralitas, demoralisasi merupakan bagian dari penyebab semakin gencarnya virus tersebut lahir dalam setiap aliran darah para korban-korbannya. Nah, untuk itu penulis mencoba memfokuskan dan sekaligus mengkampanyekan sebuah gerakan yang tidak hanya bekutat pada masalah-masalah yang telah ada, tetapi lebih kepada sumber-sumbernya, yakni moralitas!

Kampanye Kondom Bukan Solusi
Di Indonesia, satu diantara program yang katanya berfungsi mencegah penularan virus mematikan ini adalah program pemakaian kondom. Bukan sekedar program biasa, malah sudah menjadi agenda secara nasional. Mungkin diantara kita pernah mendengarkan ‘Pekan Kondom Nasional’, sebuah program yang diyakini bisa mencegah menularnya infeksi menular seksual (IMS) yang terutamanya HIV. Selain itu, kampanye-kampanye yang memasyarakatkan kondom ini semakin mendapatkan dukungan. Salah satu gejala ini dapat kita lihat melalui aksi bagi-bagi alat pengaman tersebut yang dilakukan oleh beberapa artis ngetop. Tanpa melihat dalihnya apakah hanya untuk sekedar cari sensasi atau popularitas, tapi dampak pastinya adalah semakin tingginya semangat yang mendapatkan jatah alat kontrasepsi itu terjebak pada prilaku seks bebas (free seks) .

Bukan bermaksud tidak memberikan apresiasi terhadap usaha serius pemerintah dalam memerangi gejolak dan gejala HIV/AIDS, tetapi sebagai negara beragama yang masih mempunyai tanggung jawab moral yang rasional, sudah seharusnya ‘proyek kondomisasi’ ditinjau ulang. Secara ilmiah, beberapa publikasi juga sudah menyatakan kondom tidak seratus persen aman. Pori-pori kondom yang hanya 1/60 mikron (sebelum merenggang) jauh lebih besar jika dibandingkan dengan ukuran virus HIV/AIDS yang hanya berukuran 1/250 mikron. Kondisi tersebut jelas memberikan gambaran program kondom yang didengung-dengungkan sebagai solusi untuk mencegah penularan HIV/AIDS hanyalah isapan jempol belaka, sebaliknya justru akan mudah dimanfaatkan para ‘budak-budak syaitan’ dalam melakukan kerja nafsunya.

Bukti matematis dari perilaku tersebut dapat kita lihat dari data peningkatan kasus HIV/AIDS. Kasus yang berawal dari tahun 1987 hingga kini semakin menunjukkan angka-angka yang begitu mengkhawatirkan. Menurut laporan Departemen Kesehatan melalui Dirjen PPM dan PL (Pencegahan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan), dari tahun 1987-akhir maret 2009 ditemukan sebanyak 23.623 kasus HIV/AIDS, dimana sebayak 6.668 orang telah terinfeksi HIV dan sisanya positif AIDS. Adapun akibat meningkatnya data ini tidak lain adalah seperti apa yang penulis katakan di awal tadi, yakni seks bebas dan tindakan narkotika (pemakain jarum suntik). Sesuai dengan berita-berita yang disampaikan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) bahwa sumbangsih seks bebas dalam menaikkan angka kasus yang terjadi itu adalah sekitar 55%.


Moralnya Bung!
Sumber dari UNICEF menyebutkan terdapat hampir lebih dari 6.000 orang yang berusia muda (15-24 tahun) terkena infeksi HIV. Melihat dari fenomena yang ada dan sebab-sebab dari penyebarannya, maka sudah seharusnya pemerintah dengan segenap derivasi perangkat yang mempunyai kewajiban dalam mencegah penularan virus jahat ini, perlu memberikan perlakuan yang tidak hanya sekedar program ceremonial tetapi justru dikemudian hari hanya menambah dan merangsang terjadinya masalah-masalah baru. Semua terjadi tidak lain ketika program yang dicanangkan tidak tepat dengan masalah yang akan diselesaikan.

Untuk itu, menurut penulis perlu adanya semacam gerakan dalam bentuk pendidikan moral yang terpadu, baik yang dilakukan melalui konteks formal, pendidikan di keluarga, maupun kegiatan-kegiatan yang memberikan semangat dalam menjaga moralitas. Melalui gerakan ini diharapkan terciptanya moralitas yang bersih. Moralitas yang tidak hanya terjebak oleh keinginan dalam melayani nafsu sesaat saja. Melalui kekokohan moral akan tampillah pribadi-pribadi yang bersih, pribadi yang tidak akan pernah tertipu oleh bujukan duniawi.

Terakhir, bersempena Kongres AIDS ke-9 Se Asia Pasifik yang dilaksanakan tanggal 9 hingga 13 Agustus yang lalu di republik yang sebentar lagi akan merayakan ulang tahun kemerdekaan ini. Besar harapan kita bersama agar peserta yang terdiri lebih dari 4 ribu ahli serta penggiat yang berasal dari 65 negara itu benar-benar menghasilkan strategi yang mampu mengurangi kasus yang bersumber dari tindakan amoral ini. Bukan hanya di kongres tapi di manapun berada. Jika tidak? Waspada. .

Read More..